UNDANG
–UNDANG PERINDUSTRIAN
SEJARAH
INDUTRI
Industri berawal dari pekerjaan tukang atau juru. Sesudah
mata pencaharian hidup berpindah-pindah sebagai pemetik hasil bumi, pemburu dan
nelayan di zaman purba, manusia tinggal menetap, membangun rumah dan mengolah
tanah dengan bertani dan berkebun serta beternak. Kebutuhan mereka berkembang
misalnya untuk mendapatkan alat pemetik hasil bumi, alat berburu, alat
menangkap ikan, alat bertani, berkebun, alat untuk menambang sesuatu, bahkan
alat untuk berperang serta alat-alat rumah tangga. Para tukang dan juru timbul
sebagai sumber alat-alat dan barang-barang yang diperlukan itu. Dari situ
mulailah berkembang kerajinan dan pertukangan yang menghasilkan barang-barang
kebutuhan. Untuk menjadi pengrajin dan tukang yang baik diadakan pola
pendidikan magang, dan untuk menjaga mutu hasil kerajinan dan pertukangan di
Eropa dibentuk berbagai gilda (perhimpunan tukang dan juru sebagai cikal bakal
berbagai asosiasi sekarang).
Pertambangan besi dan baja mengalami kemajuan pesat pada
abad pertengahan. Selanjutnya pertambangan bahan bakar seperti batubara, minyak
bumi dan gas maju pesat pula. Kedua hal itu memacu kemajuan teknologi
permesinan, dimulai dengan penemuan mesin uap yang selanjutnya membuka jalan
pada pembuatan dan perdagangan barang secara besar-besaran dan massal pada
akhir abad 18 dan awal abad 19. Mulanya timbul pabrik-pabrik tekstil (Lille dan
Manchester) dan kereta api, lalu industri baja (Essen) dan galangan kapal,
pabrik mobil (Detroit), pabrik alumunium. Dari kebutuhan akan pewarnaan dalam
pabrik-pabrik tekstil berkembang industri kimia dan farmasi. Terjadilah
Revolusi Industri.
Sejak itu gelombang industrialisasi berupa pendirian pabrik-pabrik produksi barang secara massal, pemanfaatan tenaga buruh, dengan cepat melanda seluruh dunia, berbenturan dengan upaya tradisional di bidang pertanian (agrikultur).
Sejak itu gelombang industrialisasi berupa pendirian pabrik-pabrik produksi barang secara massal, pemanfaatan tenaga buruh, dengan cepat melanda seluruh dunia, berbenturan dengan upaya tradisional di bidang pertanian (agrikultur).
C. Pengertian Industri
Industri berasal dari bahasa latin industria yang artinya buruh (tenaga kerja) dan industrios yang artinya kerja keras. Kata industri yang diambil dari bahasa Inggris Industry, menurut kamus Webster’s New School and Office Dictionary memiliki arti sebagai berikut
1. Bekerja dengan rajin secara
terus-menerus.
2. Penataan pekerjaan dan
pelaksanaan pekerjaan dan seterusnya.
3. Cabang khusus dari seni,
kerajinan, bisnis, dan seterusnya.
4. Suatu kumpulan
perusahaan/organisasi produksi untuk jenis produk tertentu.
5. Keseluruhan perusahaan
manufaktur/produktif.
Menurut UU No. 05 Tahun
1984, Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama
kegiatan industri, yaitu kelompok industri hulu atau disebut juga kelompok
industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
D. Klasifikasi Industri
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Indonesia No.19/M/I/1986, industri dibedakan menjadi:
1. Industri kimia dasar: misalnya industri
semen, obat-obatan, kertas, pupuk.
2. Industri mesin dan logam dasar: misalnya
industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain.
3. Industri kecil: industri roti, kompor minyak,
makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
4. Aneka industri: industri
pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
Klasifikasi oleh International Standard Industrial Classification (ISIC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan atas kemiripan bahan baku dan cara-cara produksi, maka industri terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:
Klasifikasi oleh International Standard Industrial Classification (ISIC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan atas kemiripan bahan baku dan cara-cara produksi, maka industri terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1. Industri pertanian, peternakan, kehutanan dan
perikanan.
2. Industri pertambangan.
3. Industri manufaktur.
4. Industri listrik, gas dan air.
5. Industri konstruksi.
6. Industri transportasi, pergudangan dan
komunikasi.
7. Industri perdagangan grosir dan eceran,
restoran dan hotel.
8. Industri keuangan, asuransi, properti dan
jasa-jasa bisnis.
9. Industri jasa masyarakat, sosial dan personal.
10.
Industri lainnya.
Berdasarkan tempat bahan
baku, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut
1.
Industri ekstraktif adalah industri yang
bahan baku diambil langsung dari alam sekitar, contoh: pertanian, perkebunan,
perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain. Industri
ekstratif dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Industri reproduktif adalah industri yang
mengambil bahan bakunya dari alam, tetapi selalu mengganti kembali setelah
mengambilnya.
b. Industri manufaktur adalah industri yang
mengolah bahan baku menjadi barang jadi, hasilnya digunakan untuk industri
lain.
2.
Industri nonekstaktif adalah industri yang
bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif adalah industri yang
produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya,
contoh: Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. Berdasarkan
besar kecilnya modal, industri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai
berikut:
A.
Industri padat modal adalah industri yang
dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun
pembangunannya.
B. Industri
padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar
tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.
Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri rumah tangga adalah industri yang
jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan
atau tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
3.
Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan
atau tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri besar adalah industri yang jumlah
karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.
Berdasarkan pemilihan
lokasi, industri dapat dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri
yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry)
adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen.
Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial
berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri
yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja atau labor (man power
oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman
penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau
pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau
menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry) adalah jenis
industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau
memotong biaya transportasi yang besar.
Berdasarkan tahap pengolahan sumber daya alam, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan tahap pengolahan sumber daya alam, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri primer atau industri ekstraksi adalah
industri yang menggali dan mengolah sumber daya alam langsung dari bumi, dalam
hal ini tercakup industri pertanian dan pertambangan.
2. Industri
sekunder atau industri pabrikasi adalah industri yang mengolah lebih lanjut
hasil-hasil dari industry primer, contoh industri semen, industri kertas,
industri kain, industri mobil, dan sebagainya.
3.
Industri tersier atau industri distribusi adalah industri jasa yang mendistribusikan
hasil-hasil produksi industri primer maupun sekunder ke tangan para konsumen,
contoh agen mobil, toko-toko, perusahaan distributor dan sebagainya.
Berdasarkan
asal modal, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:
1.
Industri PMDN (Penanaman Modal dalam Negri) adalah industri yang modalnya
secara keseluruhan berasal dari penanaman modal dalam negri oleh para pengusaha
swasta nasional atau pemerintah.
2. Industri PMA (Penanaman Modal Asing) adalah
industri yang modalnya sebagaian besar atau keseluruhan berasal dari penanaman
modal asing. Contoh: PT. Cocacola, PT. Uniliver, dan lain-lain.
3. Industri patungan adalah industri yang
modalnya berasal dari kerja sama antar swasta nasional dan industri asia dengan
presentase jumlah modal yang sesuai dengan peraturan penanaman modal di
Indonesia.
Berdasarkan tahapan
produksi, industri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Industri hulu atau industri dasar adalah
industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi.
2. Industri hilir adalah industri yang mengolah
bahan-bahan setengah jadi menjadi brang jadi.
Berdasarkan sifat proses
produksi berkaitan dengan bahan baku yang diproses, industri terbagi menjadi dua
jenis, yaitu sebagai berikut:
1.
Industri proses kontinyu yaitu industri yang bahan bakunya diolah secara
kontinyu seperti industri semen, industri cat, industri cat, dan sebagainya.
Disini antara keluaran mesin yang satu dengan yang lain tidak ada keterputusan,
sehingga bahan baku mengalir terus sampai menjadi produk.
3. Industri produk diskrit, yaitu bahan baku
ketika berpindah dari mesin ke mesin terputus-putus tahap pengerjaannya
(diskrit), contoh mobil, TV, sepatu, pakaian, mebel dan sebagainya.
E. Landasan dan Tujuan
Pembangunan Industri
Menurut UU RI No. 05 Tahun 1984 pasal
2, Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada
kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan pasal 3 UU RI No. 05 Tahun 1984, tujuan pembangunan industri adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat secara adil dan merata dengan
memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan
keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan
dan penguasaan serta mendorong terciptanya
4. Teknologi yang tepat guna
dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan
keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi emah, termasuk
pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
6. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
7. Meningkatkan penerimaan
devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu,
disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam
negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
8. Mengembangkan
pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka
pewujudan Wawasan Nusantara;
9. Menunjang dan memperkuat
stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.
F. EFEKTIVITAS PENERAPAN
UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN
Indonesia merupakan negara yang ada dan keberadaannya
diperoleh melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dengan segala
perjuangannya berhasil memperoleh pengakuan dunia internasional dengan asas
negara nusantara dalam penentuan wilayah negara meliputi seluruh daratan,
pulau, laut, dan sekitarnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajemukan masyarakat dan
potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dalam bentuk sumber daya
manusia dan sumber daya alam serta potensi-potensi lainnya yang masih belum
digali merupakan aset yang bernilai sangat tinggi dan sangat strategis tetapi
masih tidak dioptimalkan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi incaran para investor asing sebagai lokasi penanaman modal dan usaha. Komponen-komponen yang turut menjadi daya tarik bagi investor asing selain sumber kekayaan alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang banyak, secara lebih mendalam adalah tingkat populasi masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat populasi masyarakat Indonesia mengakibatkan harga tenaga kerja Indonesia relatif murah dan bersaing dengan tenaga kerja mancanegara lainnya seperti China.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi incaran para investor asing sebagai lokasi penanaman modal dan usaha. Komponen-komponen yang turut menjadi daya tarik bagi investor asing selain sumber kekayaan alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang banyak, secara lebih mendalam adalah tingkat populasi masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat populasi masyarakat Indonesia mengakibatkan harga tenaga kerja Indonesia relatif murah dan bersaing dengan tenaga kerja mancanegara lainnya seperti China.
Peran serta negara-negara asing dalam proses pembangunan
negara Republik Indonesia dipandang sebagai suatu hal yang penting dan
signifikan. Persoalan Penanaman modal asing juga menjadi satu bahasan
tersendiri di Undang-Undang tentang Perindustrian ini, hanya saja pengaturannya
masih sangat umum. Penanaman modal asing dibahas dalam Undang-Undang tersendiri
tentang yaitu Undang-Undang tentang Penanaman modal asing. Banyak kalangan yang
mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut masih menguntungkan pihak investor
asing dan tidak berpihak pada industri-industri kecil di Indonesia.
Selain persoalan diatas, dalam Undang-Undang tentang
perindustrian juga diatur tentang Izin Usaha. Yang secara detail pengaturannya
juga ada pada peraturan tersendiri. Walaupun hal itu sudah diatur, tetapi masih
saja ada permasalahan. Ada sebagian kalangan yang mengeluhkan lamanya
pengurusan izin usaha industri. Birokrasinya masih terlalu ribet untuk ukuran
izin mendirikan suatu usaha. Kegelisahan ini kemudian ditanggapi oleh
pemerintah dengan menerapkan sistem pintu. Tetapi bagi sebagian kalangan, ini
pun masih menyisakan persoalan, yaitu ada banyaknya jenis usaha yang dilayani.
Belum lagi adanya pungli-pungli yang membikin resah kebanyakan orang yang ingin
meminta surat izin mendirikan usaha.
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, diatur mengenai cabang industri yang dikuasai oleh negara yaitu
cabang industri yang penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang
banyak, diantaranya:
1. Memenuhi kebutuhan yang sangat pokok bagi
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Mengolah suatu bahan mentah strategis.
3. Berkaitan langsung dengan kepentingan
pertahanan dan kemanaan negara.
Aturan itu jelas bahwa jika ada sektor industri yang menguasai hajat hidup orang banyak tetapi ternyata di kuasai bukan oleh negara, maka itu merupakan suatu bentuk penyimpangan dari aturan yang telah ada.
Menurut amanah UUD 1945,
sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila.
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1.
Yang menguasai hajat hidup orang banyak
adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air,
bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak
dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting
namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal
maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup
beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana
kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi
oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi
perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
segala macam sektor industri yang itu sangat berkaitan
erat dengan hajat hidup orang banyak, mau tidak mau harus dikuasai oleh negara.
Walaupun memang dengan adanya penanaman modal asing, memungkinkan pihak asing
memiliki saham di perusahaan tersebut, tetapi tetap saja pemilik atau yang
menguasai haruslah negara.
Kenyataan saat ini berbicara sebaliknya. Bahwa banyak
sektor-sektor industri yang sebetulnya berkaitan erat dengan hajat hidup orang
banyak, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Ambillah contoh Freeport,
Exon Mobil, dan lain-lain.
Perusahaan itu merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang perminyakan dan pertambangan dan itu berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak. Jadi, belum ada ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan
aturan-aturan hukum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang.
Berbicara mengenai
hukum industri di Indonesia saat ini, pastilah sering kita temui beberapa
pendapat yang saling bertentangan.Seperti info terbaru yang diperoleh yaitu
mengenai tujuh perusahaan yang terjerat kasus hukum indutri di Indonesia. Dikatakan tujuh perusahaan
tersebut adalah PT Newmont Minahasa Raya yang menambang emas di sulut, PT
Suryacipta Rezeki di Kepri dengan komoditas pasir darat. Satu perusahaan
tambang batu besi di kepri, dan PT karimun Granit juga di kepri dengan
komoditas granit. Pokok permasalahan yang membuat terjeratnya hukum ketujuh
perusahaan tersebut adalah pencemaran lingkungan, penambangan illegal dan hutan
lindung. Padahal seperti yang yang kita ketahui hal tersebut tidak akan terjadi
apabila adanya koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah. Pencemaran
lingkungan yang saat ini sering menjadi permasalahan adalah adanya limbah B3
yang berada dalam kriteria aman.
PENDAPAT
Pemerintah harusnya lebih
ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun pertambangan.
Setidaknya pemerintah harus dapat menjalankan peraturan-peraturan yang telah di
buatnya dengan tegas. Berdasarkan pasal 3 UU RI No. 05 Tahun 1984. Yang salah
satunya berbunyi . Meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam,
dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian
lingkungan hidup.
Banyak sekali dampak yang dihasilkan akibat perusahaan yang tidak bertanggung jawab ini, seperti terjadinya pencemaran dari limbah-limbah hasil produksi yang langsung dibuang ke alam tidak dilakukan proses kembali sehingga mengandung zat-zat yang berbahaya seperti timbale,mercury dll, akan mencemari dan merusak lingkungan sekitar selain itu erosi dan hutan gundul yang banyak merugikan semua makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Semua pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi guna kelangsungan hidup yang lebih baik.
SUMBER :
Banyak sekali dampak yang dihasilkan akibat perusahaan yang tidak bertanggung jawab ini, seperti terjadinya pencemaran dari limbah-limbah hasil produksi yang langsung dibuang ke alam tidak dilakukan proses kembali sehingga mengandung zat-zat yang berbahaya seperti timbale,mercury dll, akan mencemari dan merusak lingkungan sekitar selain itu erosi dan hutan gundul yang banyak merugikan semua makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Semua pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi guna kelangsungan hidup yang lebih baik.
SUMBER :
Http://bplhd.jakarta.go.id
Http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
Http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis
Http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
Http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis
A. Http://geo-smancis.blogspot.com/p/perindustrian-pengertian.html
Nasrullah, Reza dan Suryadi. 1996. Pengantar Teknik Industri. Jakarta: Gunadarma.
Nasrullah, Reza dan Suryadi. 1996. Pengantar Teknik Industri. Jakarta: Gunadarma.